JUSTITIABLE - Jurnal Hukum https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro en-US JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2443-4132 Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel) https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/817 <p>Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap jenis masyarakat, tidak ada satu pun masyarakat yang terbebas dari dampak perbuatanya. Pencegahan kejahatan bekerja dengan baik ketika kebijakan keadilan sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak ada kejahatan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (<em>mens rea</em>). Dengan kata lain, hukuman adalah urutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usia mengizinkan bahwa seorang pria harus dianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karena itu, ini adalah prinsip dari sistem hukum kita, seperti mungkin satu sama lain, bahwa inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang salah <em>(mens rea),</em> yang tanpanya pelanggaran itu tidak dapat dilakukan ada. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui Fungsi asas <em>mens rea</em> dan <em>actus reus</em> dalam Penerapan dan kedudukan Pasal 340 terhadap kasus kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadir J oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo dengan nomer perkara 53/PID/2023/PT.DKI. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum jenis ini juga sering disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Dengan pendekatan Perundang-undangan (<em>Statute Approach</em>), Pendekatan Konsep (<em>Conseptual Approach</em>), Pendekatan Kasus (<em>Case Approach</em>) dan sumber hukum yang menganut Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Pidana, Putusan Hakim Pengadilan Negeri. Asas <em>actus reus</em> akan selalu mengikuti <em>mens rea</em> dalam hukum pidana karena memberikan landasan untuk membedakan tindakan kriminal yang disengaja dengan tindakan yang tidak disengaja. Namun, perlu dicatat bahwa asas <em>mens rea</em> dapat bervariasi antara yurisdiksi hukum yang berbeda dan tergantung pada konteks hukum yang dihadapinya.</p> <p>&nbsp;</p> Rizki Romandona Bukhari Yasin Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-01-26 2024-01-26 6 2 1 12 10.56071/justitiable.v6i2.817 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN BOJONEGORO (Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro) https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/816 <p>Bojonegoro merupakan salah satu jalur pendistribusian barang di Jawa Timur. Terdapat juga tempat pengolahan tembakau mentah yang akan diproses menjadi tembakau matang. Oleh karena itu, Bojonegoro merupakan tempat yang strategis bagi para pengedar barang ilegal terutama produk rokok tanpa pita cukai dimana Bojonegoro merupakan kawasan industri yang berkembang. Penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Bojonegoro harus menjadi perhatian khusus, karena sudah banyak sekali yang terjadi kasus penangkapan rokok ilegal hasil temuan Petugas Bea dan Cukai di wilayah Bojonegoro. Tanggung jawab pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Bojonegoro menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Bojonegoro yaitu peredaran rokok illegal yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan. Pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kabupaten Bojonegoro untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan penindakan dan Razia ke beberapa kios kecil dan pasar yang masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok illegal, yakni rokok yang tidak ada pita cukai. Dalam hal ini, pihak bea dan cukai memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal agar para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut.</p> Abdulloh Aziz Mustaqoh M. Yasir Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-01-26 2024-01-26 6 2 13 29 10.56071/justitiable.v6i2.816 Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/814 <p>Lingkungan hidup adalah salah satu anugerah dan pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Keberadaannya memiliki peran yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap individu. Pencemaran air, sebagai salah satu bentuk pencemaran lingkungan, merupakan permasalahan lingkungan yang bersifat regional dan global, yang erat kaitannya dengan pencemaran udara dan penggunaan lahan. Pencemaran air terdiri dari berbagai jenis yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan organisme. Salah satu jenis pencemaran air yang umum terjadi adalah pencemaran sungai yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pabrik dan peningkatan polusi yang terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di wilayah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat regulasi dan kebijakan yang mengatur penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Desa Ngujung, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Faktor utama yang menghambat penegakan hukum adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta adanya sebagian warga yang bandel dalam membuang sampah ke sungai. Selain itu, regulasi yang longgar juga menjadi penyebab sering terjadinya pencemaran sungai. Sebagai saran, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan komprehensif dalam mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai.</p> Solikul Mu’adib Ichwal Subagyo Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-01-26 2024-01-26 6 2 30 53 10.56071/justitiable.v6i2.814 Tradisi Larangan Perkawinan di Bulan “Suro” Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/812 <p>Pelrkawinan bukan hanya melmpelrsatukan dua pasangan manusia, yakni laki- laki dan pelrelmpuan, mellainkan melngikat tali pelrjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa keldua mempelai belrniat melmbangun rumah tangga yang sakinah, telntram, dan dipelnuhi olelh rasa cinta dan kasih sayang. Pelrselntulhan Islam delngan ulnsulr buldaya inilah yang mellahirkan belrbagai problelmatika sellama ini, karelna ada kalanya ulnsulr buldaya ini bisa di damaikan delngan syariat Islam, kadang tidak. Selbagian belsar masyarakat Delsa Bangulnreljo Kelcamatan Soko Kabulpateln Tulban sampai saat ini masih melmelgang telgulh, melnjaga dan mellelstarikan adat ataul kelpelrcayaan Larangan mellaksanakan perkawinan pada bullan sulro pada anak culcul melrelka, yaitul larangan yang dituljulkan kelpada para calon pelngantin agar tidak mellangsulngkan ulpacara pelrkawinan pada bullan sulro. Apabila kelpelrcayaan telrselbult dilanggar, yaitul delngan teltap mellangsulngkan pelrkawinan pada bullan sulro, diyakini olelh masyarakat selkitar bahwa orang ataulpuln kellularga yang mellangsulngkan pelrkawinan telrselbult akan telrkelna balak ataul selngkolo (peltaka). Dalam pandangan masyarakat Delsa Bangulnreljo Kelcamatan Soko Kabulpateln Tulban pada bullan sulro adalah hari yang kulrang baik ulntulk mellaksanakan pelrkawinan, maka pasangan yang mellaksanakannya akan telrkelna peltaka yaitul pelrjodohannya akan banyak cobaan baik adanya pelrpelcahan dalam rulmah tangga melrelka yang tiada helnti dan akan belrakhir pada belrcelraian dan selbagainya. Yang melnimbullkan dampak kulrang baik pada keltulrulnan-keltulrulnannya kellak.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong><strong>Perkawinan di Bulan <em>Suro</em>; Perspektif Adat</strong><strong><em>; </em></strong><strong>Tradisi Larangan.</strong></p> Hariyono Teguh Wibowo Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 6 2 54 71 10.56071/justitiable.v6i2.812 PROBLEMATIKA POLITIK IDENTITAS DI NEGARA DEMOKRASI https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/802 <p><em>Entering the political year, the phenomenon of identity politics will definitely start to be heard again. The phenomenon of identity politics is the nation's toughest challenge, because it will lead to national disintegration. Especially in democratic countries that have a multicultural culture like Indonesia. Based on this phenomenon, the author will conduct research related to the problems of identity politics in democratic countries. The aim of this research is to find out what the problems of identity politics are in democratic countries, especially Indonesia as a multicultural country. The method used in this research is qualitative, namely by explaining the phenomenon of identity politics. The approach used is a descriptive phenomenological approach. The data collection technique in this research is library research. The conclusion from this research is that identity politics is actually permitted, but in the right portion. However, in reality they are excessive and tend to spark conflict between religions, ethnicities and cultures. Identity politics can be a threat to democracy in Indonesia because political aspirations are only focused on one particular identity, thereby potentially eliminating other identities in society</em></p> Muhammad Rosyid Ridho, Ryan Fachryan Lesmana Putra Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-01-26 2024-01-26 6 2 72 86 10.56071/justitiable.v6i2.802 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Pada Paket Hilang https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/785 <p><em>Marketplace</em> dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai media jual beli <em>online</em> yang menggunakan aplikasi. Dalam era digital, <em>marketplace</em> telah menjadi platform populer di masyarakat untuk menjalankan transaksi jual beli secara <em>online</em>. Namun seringkali konsumen menghadapi masalah ketika paket yang mereka beli hilang atau tidak sesuai dalam proses pengiriman. Dapat dilihat perkembangannya sekarang, bahwa <em>marketplace</em> di Indonesia diantaranya yaitu, Shoope, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dll. <em>Marketplace</em> di Indonesia merupakan salah satu media pendorong ekonomi yang memasarkan sebuah produk menggunakan ponsel (<em>handphone</em>). Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas mengenai hak-hak konsumen dalam hal paket yang hilang, termasuk hak untuk mendapatkan penggantian atau pengembalian dana. Selanjutnya, akan dianalisa pula mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen dalam kasus ini, seperti melalui arbitase atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini memakai metode kepustakaan serta analisa normatif terhadap peraturan undang-undang yang memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi <em>online</em>. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberi hasil berupa pemahaman baru mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen <em>marketplace </em>dalam kasus paket yang hilang. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang disebabkan hilangnya barang oleh perusahaan ekspedisi, serta bagaimana tanggungjawab pelaku usaha dan perusahaan ekspedisi terhadap konsumen marketplace yang mengalami kerugian atas paket yang hilang.</p> Al Mas'udah Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-02-06 2024-02-06 6 2 87 105 10.56071/justitiable.v6i2.785 Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Pasar E-Commerce di Era 5.0 di Indonesia https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/723 <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Abstrak</span></span></strong></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dalam perkembangannya, kasus persaingan usaha tidak sehat telah memasuki kerangka terkecil sendi-sendi pasar E-Commerce, salah satu contohnya adalah ditemukannya salah satu E-commerce yang melakukan praktik predatory pricing sehingga merugikan penjual dan konsumen lainnya. </span><span style="vertical-align: inherit;">dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. </span><span style="vertical-align: inherit;">Berdasarkan amanat undang-undang, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan di pasar konvensional dan pasar e-commerce, dengan peran sentral tersebut maka diperlukan aktualisasi agar lebih baik dalam memberikan kontribusi. </span><span style="vertical-align: inherit;">Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. </span><span style="vertical-align: inherit;">Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha di pasar E-Commerce era 5.0 terbagi menjadi 2 yaitu aktualisasi substansi dan aktualisasi kelembagaan, hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. </span><span style="vertical-align: inherit;">Dengan diaktualisasikan dapat mengoptimalkan peran dan kinerja hukum persaingan usaha bagi kesejahteraan perekonomian negara Indonesia.</span></span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Kata Kunci : Hukum Persaingan, Aktualisasi, E-Commerce</span></span></strong></p> Siswanto Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-02-07 2024-02-07 6 2 106 128 10.56071/justitiable.v6i2.723 PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PRODUK HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (PIRT) YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA KEMASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/844 <p>Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian terpenting dari hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, hal ini selaras dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, yang kemudian hal ini lah yang menjadi hak dari konsumen. Namun sangat disayangkan, berkenaan dengan hal tersebut masih kurang diperhatikan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. 2) Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum yang terjadi bagi pelaku usaha yang mengendarkan makanan hasil tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian campuran dimana menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif, dengan mengambil jenis data secara kuantiatif melalui kuisioner dan data secara kualitatif melalui sumber data primer yaitu Undang-Undang, dibantu dengan data-data sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menyebarkan kuisioner, observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis campuran. Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa UUPK sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara baik dan menyeluruh juga memberikan hak-hak dan kewajiban secara seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha, namun demikian tingkat kesadaran yang rendah dari konsumen membuat UUPK ini tidak berjalan secara optimal, mengingat masih banyaknya konsumen yang tidak peduli dengan apa yang dia konsumsi, sehingga hal penting seperti masa kadaluwarsa makananpun tidak diperhatikan. Adapun akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan adalah sanksi berupa perdata yang diatur didalam PP No 69 Tahun 1999 dan pidana yang diatur lebih lanjut di dalam UUPK.</p> Ryan Fachryan Lesmana Putra Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-02-07 2024-02-07 6 2 129 140 10.56071/justitiable.v6i2.844 DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP INVESTASI ILEGAL OLEH PELAKU AFILIATOR BINARY OPTION (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb) https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/845 <p class="Default" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pada kasus investasi ilegal pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/Blb dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb oleh Majelis Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji dan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitianini, penulismenyimpulkan dan menemukan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap kedua pelaku afiliator <em>binary option</em>yang mana tingkat perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus-kasus yang identik tersebutbegitu besar hingga menghasilkan sebuah ketidakadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Polemik tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan pendapat serta perspektif negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di negara ini. Sebagaimana kewajiban seorang Hakim selaku aparat peradilan negara berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.</span></p> Salma Zenitha Zahra Hanin Alya' Labibah Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-02-07 2024-02-07 6 2 141 164 10.56071/justitiable.v6i2.845 Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/846 <p>Penelitian ini membahas tentang prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia. Penjabat Kepala Daerah bertugas mengisi posisi kepala daerah sementara jika pejabat kepala daerah yang sebenarnya absen atau belum diangkat secara permanen. Mekanisme pengangkatannya diatur oleh Pasal 86 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Presiden menunjuk penjabat gubernur berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri, sedangkan Menteri Dalam Negeri menunjuk penjabat bupati/wali kota berdasarkan usulan gubernur. Namun, hingga saat ini, peraturan pemerintah yang spesifik mengenai persyaratan, masa jabatan, evaluasi, dan monitoring terhadap kinerja penjabat kepala daerah belum ada, sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan penjabat kepala daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Keterbatasan peraturan menyebabkan ketidaktransparanan dan kurangnya pertanggungjawaban dalam mekanisme pengangkatan. Prinsip keterbukaan yang menuntut proses pengangkatan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat belum terpenuhi sepenuhnya. Sementara itu, prinsip akuntabilitas yang membutuhkan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan juga belum diimplementasikan dengan baik</p> Hafid Irfani, Asri Elies Alamanda Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-02-07 2024-02-07 6 2 165 181 10.56071/justitiable.v6i2.846 PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENETAPKAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DAN PENANGGUHAN PENAHANAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/848 <p>Saksi adalah bagian utama pada rangkaian pemeriksaan dari awal hingga akhir perkara pidana. Informasi saksi selalu dipergunakan guna mendapatkan petunjuk bagi penyidik pada proses investigasi. Oleh karenanya kedudukan penting saksi seringkali disalah gunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dengan menjadikan status saksi sebagai alibi suatu tindak pidana. Banyak ketidakjujuran yang diperbuat oleh oknum pelaku kejahatan guna melindungi status saksinya supaya tidak meningkat statusnya menjadi tersangka. Kebijakan dan pertimbangan penyidik sangat diperlukan dalam pengalihan status saksi menjadi tersangka. Selain mempertimbangkan dalam hal pengalihan status dari saksi menjadi tersangka, pertimbangan jaksa penyidik juga dibutuhkan dalam upaya penangguhan penahanan. Pada Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. Penetapan tersangka tidak melulu berasal dari saksi yang dialihkan menjadi tersangka, seperti halnya kasus pidana umum dimana tersangka langsung diperoleh setelah beberapa kali pemeriksaan tanpa dijadikan saksi terlebih dahulu. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pasal 66 (1) Perkap No. 12/2009: “Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada sesorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti”.</p> Viorina Tasya Dwi Fahira Fahmawati, Irma Mangar Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-02-07 2024-02-07 6 2 182 191 10.56071/justitiable.v6i2.848 Demokrasi Pancasila Ditengah Zaman Kekuasaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/851 <p>Pancasila hadir sebagai bentuk fondasi dari sebuah negara, rumusan nilai-nilai pancasila membentuk kekuatan untuk menghindari kerapuhan demokrasi ditengah zaman kekuasaan. Demokrasi pancasila sebagai ideologi negara dan negara tidak akan terlepas dari kekuasaan dan tatanan hukum. Mewujudkan pancasila sebagai sumber dari nilai persatuan bangsa menjadi tujuan dalam menyusun keadilan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif yaitu metode yang menjelaskan tentang fenomena politik pemerintah kepada demokrasi pancasila ditengah zaman kekuasaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan library research yaitu berdasarkan studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sekunder dan primer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditengan zaman sekarang, kekuasaan sudah menghilangkan demokrasi pancasila sedikit demi sedikit, bahkan menikmati ketimpangan atas ketidakadilan dengan secara nyata melanggar tatanan hukum. maka dari itu, pancasila sebagai landasan filsafat dan norma kritik mampu tampil sebagai rasional, sistem pengendalian sosial dan kekuasaan ditengan perubahan zaman guna mencapai sebuah tujuan yaitu ketertiban, kesejahteraan sosial dan keadilan.</p> Shinta Azzahra Sudrajat, Fairuz Mesh'al Copyright (c) 2024 JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 2024-02-07 2024-02-07 6 2 192 207 10.56071/justitiable.v6i2.851