JUSTITIABLE - Jurnal Hukum

Analisis Hukum Tindak Lanjut Perjanjian Antara Customer Yang Telah Meninggal Dengan Koperasi Kareb Bojonegoro

2023-07-31T04:29:42+00:00

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui aspek hukum perjanjian Kerjasama antara perusahaan dengan customer
serta mengetahui tindak lanjut dan implikasi hukum atas tidak terpenuhinya
kewajiban dalam perjanjian antara customer dengan Koperasi kareb Bojonegoro
yang customernya telah meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian
normatif-empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum para
pihak dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan yaitu bahwa
ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masingmasing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana.
Bahwa ketentuan perjanjian antara Koperasi Kareb Bojonegoro dengan Customer
merupakan perjanjian yang berbentuk perjanjian tertulis dengan akta dibawah
tangan dan jenisnya merupakan perjanjian kontrak. Apabila belum terpenuhinya
kewajiban dalam perjanjian antara customer dengan koperasi kareb bojonegoro
sedangkan customer nya telah meninggal dunia. Maka, perjanjian kerjasama
tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris, dan ahli warispun berkewajiban pula
manakala timbul kerugian ataupun perbuatan hukum lain yang dilakukan sebelum
customer meninggal.

Perlindungan Atas Hak Rahasia Status Medis Orang Dengan HIV/Aids (Odha) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Studi Di Rsud Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro)

2023-07-23T03:06:20+00:00

Semua aspek hukum dalam peraturan hukum kedokteran menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi para pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, merupakan rumah sakit umum daerah yang ikut berperan dalam terciptanya persetujuan tindakan medik antara pihak dokter dan pasien khususnya dalam hal ini adalah perlindungan hak atas rahasia medis penderita HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan, 1) Untuk mengetahui perlindungan hak atas rahasia medis terhadap pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro apabila terjadi pelanggaran hak atas rahasia medis, 3) Mengetahui perilaku pekerja kesehatan dan substansi hukum mencerminkan budaya hukum yang melindungi status medis orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Lokasi penelitian di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Jenis penelitian bersifat normatif-empiris dan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Perlindungan hak atas ahasia medis terhadap pasien HIV/AIDS RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, adalah : dilakukan oleh dokter yang bersangkutan, tenaga kesehatan yang berkait, dan pimpinan rumah sakit dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, apabila terjadi pelanggaran hak atas rahasia medis adalah sebagai berikut : lapor ke Rumah sakit, menggugat rumah sakit atas dasar KUH Perdata, dan secara Pidana.

Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)

2023-07-23T03:06:20+00:00

Penulisan ini membahas tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima menurut
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008. Di dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode normatif, yaitu melihat bekerjanya peraturan-peraturan
hukum di masyarakat. Data yang digunakan adalah Perundang-undangan yang
berlaku, serta data yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang di gunakan
adalah analisi kualitatif penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian
terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
14 Tahun 2008 dalam kenyataannya masih belum efektif. Masih banyak Pedagang
Kaki lima yang melawan peraturan hukum yang berlaku. Hal itu menggambarkan
bahwasannya kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bojonegoro masih
belum efektif. Perlu upaya tindakan tegas dan upaya hukum yang lebih efektif lagi,
nantinya upaya hukum yang dilakukan pemerintah bojonegoro dalam menangani
masalah pedagang kaki lima khususnya di alun-alun bojonegoro perlu melihat dari
segala aspek yaitu Kemanfaatan Hukum dan Budaya Hukum.

Analisa Yuridis Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi

2023-07-23T03:06:21+00:00

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, melainkan merupakan kejahatan lama yang sudah sering terjadi, di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat alasan limitatif yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak serta merta dapat di tajatuhi pidana mati, alasan tersebut dijadikan alasan pemberat sehingga tindak pidana korupsi dapat di jatuhi pidana mati. Dengan demikian maka Tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 dapat dijatuhi Pidana mati dikarenakan Pandemi Covid 19 merupakan suatu keadaan bencana yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Demikian ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang dapat melatarbelakangi penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa Pandemi Covid 19 dapat dijatuhi pidana mati. Metode pendeketan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pelaku tindak pidana korupsi tertentu yang dapat dijerat dengan pidana mati.

Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada Usaha Galian Batu Kapur Yang Belum Berizin Di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban

2023-07-23T03:06:21+00:00

Grabagan adalah kecamatan yang dibentuk dari pemekaran wilayah Kecamatan Rengel pada tahun 2003 dan rata-rata pekerjaan penduduk desa grabagan adalah petani, pedagang, dan penambang karena Desa Grabagan berada di daerah batuan kapur. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Berbagai macam kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Indonesia yang salah satunya adalah kekayaan alam bahan galian. karena pemanfaatnya tergolong mudah maka sebagaian masyarakat mendirikan usaha batu kumbung dan kebanyakan usaha itu adalah ilegal. Karena ilegal pasti tidak menerapkan K3 dengan baik dan benar dan sering terjadi kecelakaan kerja karena tidak di bekali dengan ilmu dan alat keselamatan yang di anjurkan untuk pertambangan. Permasalahan dari latar belakang tersebut bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pada usaha yang belum berizin dan bagaiman bentuk jaminan yang di berikan apabila terjadi kecelakaan kerja. Tujuanya unutk mengetahui bagaimana nasib para pekerja yang berkerja pada usaha yang illegal. Penelitian ini merupakan kualitatif yang datanya di kumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Responden yang di wawancara ada 4 orang pemilik usaha dan para pekerja. Penelitian ini menunjukan bahwa para pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali karena mereka tidak terikat kontrak kerja dan mereka sebelum bekerja sudah mengetahui bahwa bekerja di usaha yang illegal yang udah pasti tidak ada perlindungan hukum dan jaminan yang di berikan apabila terjadi kecelakaan kerja hanya berupa uang berobat dan itu kadang hanya di bantu setengahnya saja dan yang lainya di tanggung diri sendiri bila terjadi kecelakaan kerja di tambang.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Pekerja, Pertambangan Batu Kapur.

Analisis Yuridis Letter Of Credit (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import

2023-07-23T03:06:21+00:00

Letter of credit (L/C) adalah surat pemberitahuan kredit dalam bentuk sebuah perjanjian persyaratan pembayaran yang dilakukan diantara eksportir dan importir dalam kegiatan eksport import. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis letter of credit (L.C) dalam transaksi import ditinjau dari peraturan bank indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transkasi import, yang mana tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan alat pembayaran letter of credit (L/C), mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi ketika menggunakan letter of credit (L/C) sebagai pembayaran transaksi import dan untuk mengetahui penanganan secara hukum bila terjadi penyalahgunaan letter of credit (L/C) sebagai pembayaran transaksi import. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normativ. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran transaksi import dengan menggunakan letter of credit (L/C) yaitu ketika telah terjadi kespakatan jual beli antara eksportir dan importir untuk selanjutnya membuka letter of credit (L/C) dilanjutkan untuk berhubungan dengan bank terkait untuk pelaksanaan pengiriman dokumen dan pembayaran transaksi. Krisis moneter, keterlambatan pengiriman dokumen dan ketidaksesuaian dokumen menjadi sebuah hambatan dalam proses penggunaan L/C, serta penanganan secara hukum dalam penyalahguaan L/C adalah berupa sanksi pembinaan dan pengawasan terhadap bank.

Kata Kunci : Letter Of Credit, Transaksi Import, Peraturan Bank Indonesia

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN ANAK OLEH ORANG TUA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

2023-08-02T16:31:28+00:00

Anak sangat memerlukan pendidikan baik formal maupun non-formal. Pendidikan pertama yang akan didapatkan oleh anak adalah didikan yang berasal dari orang tua anak tersebut. Setiap orang tua memiliki polanya tersendiri untuk mendidik anak mereka agar menjadi teratur. Namun tidak jarang orang tua yang mendidik anaknya dengan menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal sebagai ancaman atau hukumannya. Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban apa yang akan didapatkan oleh orang tua ketika mendidik anak dengan menggunakan kekerasan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dari penelitian hukum yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, kekerasan merupakan hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun walaupun demikian untuk alasan tertentu dan tujuan tertentu, melakukan pemukulan boleh dilakukan oleh orang tua.

The Implementation of Guidance for Child Convicts at the Special Child Development Institution (LPKA)

2023-11-09T04:10:48+00:00

It is very important to ensure that the rights of prisoners are adequately respected, protected and cared for in the criminal justice system. Given all the characteristics that guilty teenagers already have, this is very important in their case. In this scientific paper, it is described the implementation of fostering fostered children at the Special Child Development Institute. In terms of fostering child convicts according to Indonesian law, they have been placed in a special correctional institution (lapas) for children. Children's penitentiary (lapas) has been changed to a Special Child Development Institution (LPKA) which is a place for executing prison sentences for children until the child reaches 18 (eighteen) years of age. LPKA is required to organize education, skills training, guidance and fulfillment of other rights in accordance with laws and regulations. This study looks at how coaching is carried out in LPKA and analyzes it. The approach is normative legal research, which relies heavily on literature studies..

Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Urusan Logistik Dalam Menjaga Stabilitas Harga Komoditi Jagung Dari Petani Di Kabupaten Bojonegoro

2023-08-06T13:23:45+00:00

Perum Bulog belum dapat memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang seharusnya menjaga kestabilan harga komditi jagung dari petani dan dapat meningkatkan taraf hidup petani. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Perum Bulog dalam peraturan Perundang-undangan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat stabilitas harga komoditi jagung dari petani di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, khususnya penelitan terhadap asas-asas hukum dan gambaran umum obyek penelitian. Hal tersebut ditunjukkan agar mampu meninjau dan menganalisa masalah-masalah tersebut untuk memecahkan masalahnya. Terhadap permasalahan yang dibahas maka dapat disimpulkan dari permasalahan pertama mengenai kedudukan dan fungsi Perusahan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dari pembahasan permasalahan kedua maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai lembaga yang ditugaskan pemerintah maka Perusahan Umum Badan Urusan Logistik memiliki peran dalam mejaga stabilisasi atau pengendalian harga komoditi jagung dari petani di kabupaten bojonegoro

Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Dalam Upaya Pelayanan Prima Kepolisian Kepada Masyarakat (Studi Di Polsek Kalitidu Polres Bojonegoro)

2023-08-06T13:26:03+00:00

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan ujung tombak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penyediaan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Serta kendala dan hambatan dalam realisasi penyediaan fasilitas pelayanan kepolisian tersebut. Penelitian ini merupakan penilitian normatif empiris yang menggunakan pendekatan per undang – undangan. Sumber data yaang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penilitian dapat disimpulakan bahwa bentuk undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Kalitidu Polres Bojonegoro. Terdapat beberapa hambatan dalam penyediaan pelayanan kepolisian tersebut, Namun dalam penyediaan pelayanan kepolisian tersebut secepat mungkin kendala tersebut dapat diatasi.