Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah

  • Hafid Irfani, Asri Elies Alamanda Universitas Bojonegoro
Keywords: Pengangkatan; penjabat kepala daerah; mekanisme; keterbukaan; akuntabilitas; UU Pemerintahan Daerah

Abstract

Penelitian ini membahas tentang prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia. Penjabat Kepala Daerah bertugas mengisi posisi kepala daerah sementara jika pejabat kepala daerah yang sebenarnya absen atau belum diangkat secara permanen. Mekanisme pengangkatannya diatur oleh Pasal 86 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Presiden menunjuk penjabat gubernur berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri, sedangkan Menteri Dalam Negeri menunjuk penjabat bupati/wali kota berdasarkan usulan gubernur. Namun, hingga saat ini, peraturan pemerintah yang spesifik mengenai persyaratan, masa jabatan, evaluasi, dan monitoring terhadap kinerja penjabat kepala daerah belum ada, sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan penjabat kepala daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Keterbatasan peraturan menyebabkan ketidaktransparanan dan kurangnya pertanggungjawaban dalam mekanisme pengangkatan. Prinsip keterbukaan yang menuntut proses pengangkatan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat belum terpenuhi sepenuhnya. Sementara itu, prinsip akuntabilitas yang membutuhkan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan juga belum diimplementasikan dengan baik

References

Huda Ni’matulَ. (2010) Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.

Muhamad Abdulkadir. ( 2004). Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Poerwadarminta( 1984) Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Sumart. (2003). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Yayasan Obor. Jakarta.

Bolang Jeane. (2014), Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 2 No. 9, hal. 38

Harjudin Laode. (2022), MENGGUGAT PENUNJUKKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH TANPA PEMILIHAN: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat, Journal Publicuho, Vol. 5 No. 4,

Karjuni Dt. Maani. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayananan Publik. Jurnal Demokrasi Vol. 8 No. 1, hal. 47

Mahardika Ahmad Gelora. (2022). Problematika yuridis pengisian penjabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 2 No. 2, hal. 2

Dedy, Edwin Firdaus. 2022. KPPOD: Payung Hukum Pengangkatan Pj Kepala Daerah Tak Update https://www.viva.co.id/berita/nasional/1520518-kppod-payung-hukum-pengangkatan pj-kepala-daerah-tak-update?page=all. Diakses 19 Februari 2023. Pukul 20.30 WIB.

Jefri Prabu Prakoso. 2021. Pemilu 2024 Bakal Berat! Ada Pilpres, 542 Kepala Daerah, Dan 20.528 Kursi Legislatif. https://m.bisnis.com/amp/read/20210903/15/1437646/pemilu-2024- bakal-berat-ada-pilpres-542-kepala-daerah-dan-20528-kursi-legislatif. Diakses 27 Februari 2023 Pukul 17.08 WIB

Published
2024-02-07
How to Cite
Asri Elies Alamanda, H. I. (2024). Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah. JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, 6(2), 165-181. https://doi.org/10.56071/justitiable.v6i2.846