DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP INVESTASI ILEGAL OLEH PELAKU AFILIATOR BINARY OPTION (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb)

  • Salma Zenitha Zahra Universitas Bojonegoro
  • Hanin Alya' Labibah Universitas Bojonegoro
Keywords: Disparitas Pidana, Hakim, Investasi Illegal, Keadilan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pada kasus investasi ilegal pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/Blb dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb oleh Majelis Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji dan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitianini, penulismenyimpulkan dan menemukan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap kedua pelaku afiliator binary optionyang mana tingkat perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus-kasus yang identik tersebutbegitu besar hingga menghasilkan sebuah ketidakadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Polemik tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan pendapat serta perspektif negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di negara ini. Sebagaimana kewajiban seorang Hakim selaku aparat peradilan negara berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

References

Almrun. (2018). Falktor-Falktor Penyebalb Timbulnyal Dispalritals Pemindalnalaln. Jurnall Menalral Ilmu. 12 (79).

Alrdialnsyalh, Muhalmmald, dan Brialn Almy Pralsetyo. (2022). Legall Alnallysis Of Binalry Options Through Online-Balsed Plaltforms. Jurnall Ilmu Sosiall daln Pendidikaln. 6 (4).

Alrifin daln Choirinnisal. (2019). Pertalnggungjalwalbaln Korporalsi dallalm Tindalk Pidalnal Pencucialn Ualng dallalm Prinsip Hukum Pidalnal Indonesial. Jurnall Mercaltorial. 12 (1).

Balrus, Ronalld. (2016). Perbualtaln Melalwaln Hukum Dallalm Tindalk Pidalnal Pencucialn Ualng Menurut Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 2010. Lex Crimen. 5 (7).

Berutu, Alli Geno. (2019). Tindalk Pidalnal Kejalhaltaln Pencucialn Ualng (Money Loundering) Dallalm Palndalngaln KUHP daln Hukum Pidalnal Islalm. Jurnall of Shalrial Economic Lalw. 2 (1).

Falqih, Alunur Rohim. (2013). Kode Etik daln Pedomaln Halkim. Jurnall Agama daln Halk Alsalsi Malnusial. 3 (1).

Gulo, Nimerodi daln Alde Kurnialwaln Muhalrralm.(2018). Dispalritals Dallalm Penjaltuhaln Pidalnal. Jurnall Malsallalh-Malsallalh Hukum. 47 (3).

Halidalr, Muhalmmald Balgals daln Emilial Rusdialnal. (2022). Kaltegori Binalry Option Sebalgali Perjudialn Berbalsis Dallalm Jalringaln (Online). Novum : Jurnall Hukum. 9 (2).

Herlianto, Didit. (2013). Malnaljemen Investalsi Plus Jurus Mendeteksi Investalsi Bodong, Gosyen Publishing. Yogyalkalrtal.

Hermalnsyalh. (2005). Hukum Perbalnkkaln Nalsionall Indonesial. Kencalnal Prenaldal Medial Group. Jalkalrta.l

HS, Sallim daln Budi Sutrisno. (2008). Hukum Investalsi di Indonesial. PT. Gralfindo Persaldal. Jalkalrtal..

Kalrtono, Kartini. (2005). Paltologi Sosiall. Raljal Gralfindo Persaldal. Jalkalrta….

Komisi Yudisiall RI. (2014). “Dispalritals Putusaln Halkim: Identifikalsi daln Implikalsi”. Sekjen Komisi Yudisiall RI. Jalkalrtal..

Litbalng Malhkalmalh Algung. (2010). Kedudukaln daln Relevalnsi Yurisprudensi untuk Menguralngi Dispalritals Putusaln Pengaldilaln. Puslitbalng Hukum daln Pengaldilaln Malhkalmalh Algung RI.

Lubia, Tonal Alurora. (2016). Malnaljemen Investalsi daln Prilalku Keualngaln. Sallim Medial Indonesial. Jalmbi.

Pettalnalse, Ismalil. (2017). Kebijalkaln Hukum Pidalnal di Indonesial Dallalm Mengaltalsi Tindalk Pidalnal Perjudialn. Jurnall Disiplin. 5 (17).

Sulistyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”. Jurnal Ius Constituendum. 6 (2).

Wijalyalnto, Indung. (2012. Dispalritals Pidalnal Dallalm Perkalral Tindalk Pidalnal Bialsal Di Pengaldilaln Negeri Kotal Semalralng, Jurnall Palndectal. Falkultals Hukum Unnes Semalralng. 7 (2).

Published
2024-02-07
How to Cite
Salma Zenitha Zahra, & Hanin Alya’ Labibah. (2024). DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP INVESTASI ILEGAL OLEH PELAKU AFILIATOR BINARY OPTION (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb). JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, 6(2), 141-164. https://doi.org/10.56071/justitiable.v6i2.845