Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Pada Paket Hilang

  • Al Mas'udah IAIN Kediri
Keywords: Marketplace, Paket Hilang, Perlindungan Hukum

Abstract

Marketplace dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai media jual beli online yang menggunakan aplikasi. Dalam era digital, marketplace telah menjadi platform populer di masyarakat untuk menjalankan transaksi jual beli secara online. Namun seringkali konsumen menghadapi masalah ketika paket yang mereka beli hilang atau tidak sesuai dalam proses pengiriman. Dapat dilihat perkembangannya sekarang, bahwa marketplace di Indonesia diantaranya yaitu, Shoope, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dll. Marketplace di Indonesia merupakan salah satu media pendorong ekonomi yang memasarkan sebuah produk menggunakan ponsel (handphone). Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas mengenai hak-hak konsumen dalam hal paket yang hilang, termasuk hak untuk mendapatkan penggantian atau pengembalian dana. Selanjutnya, akan dianalisa pula mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen dalam kasus ini, seperti melalui arbitase atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini memakai metode kepustakaan serta analisa normatif terhadap peraturan undang-undang yang memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi online. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberi hasil berupa pemahaman baru mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen marketplace dalam kasus paket yang hilang. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang disebabkan hilangnya barang oleh perusahaan ekspedisi, serta bagaimana tanggungjawab pelaku usaha dan perusahaan ekspedisi terhadap konsumen marketplace yang mengalami kerugian atas paket yang hilang.

References

Afri Erich Wahyudi. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Online Di Pekanbaru Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penerimaan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian. Universitas Islam Riau.

Al Mas’udah, M. F. A. (2022). Legal Architecture Pemilihan Umum di Indonesia; Upaya Mewacanakan Pemilu Serentak yang Berkeadilan. Jurnal Transparansi Hukum, 5, 2.

Aulia, S. N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Lion Parcel Dalam Kerusakan Atau Kehilangan Barang. Jurnal Revolusi Indonesia, 1, 11.

Avav, Tamara. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jember. Universitas Jember.

Barkatullah, A. H. (2019). Sengketa Transaksi E-Commerce Indonesia. Nusa Media.

Berlian Meidy Putri. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Proses Pengurusan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jember.

Fauzia, L. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Medan.

Garwan, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Yang Dikirimkan Dihubungkan Dengan Undang Undang No 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Justisi Hukum, 6, 1.

Hambarsika, I. G. A. B. P. E. (2021). Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen. Jurnal Kertha Semaya, 9, 5.

Herniati, & Hartini. (2019). Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi. Media Sahabat Cendekia.

Irfan Rahardjo. (2021). Bisnis Ingkar Janji: Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi. IPB Press.

Miru, A. (2013). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Rajawali Pers.

Nasution, A. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Diadit Media.

NJatrijani, R. (2017). Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen. Diponegoro Private Law Review, 1, 1.

Nyoman Wahyu Widiana. (2023). Perilaku Dan Budaya Organisasi. PT Global Eksekutif Teknologi.

Patria, D. K. K. (2020). Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Ninja Xpress). Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8, 9.

Peraturan Pemerintahan RI. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Purwosutjipto, H. M. N. (2007). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Djambatan.

Sagita, P. A. (2019). Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online di Indonesia. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 7, 11.

Sari, N. P. P. C. (2018). Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek Online. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 6, 9.

Siregar, A. S. (2021). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Terhadap Kerugian Konsumen. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8, 7.

Vijayantera, I. W. A. (2022). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi. Universitas Mahasaraswati Press.

Wetboek, B. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek

Widiana, Nyoman Wahyu. (2023). Perilaku Dan Budaya Organisasi, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.

Published
2024-02-06
How to Cite
Mas’udah, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Pada Paket Hilang. JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, 6(2), 87-105. https://doi.org/10.56071/justitiable.v6i2.785