Dampak Disruptif Artificial Intelligence terhadap Hak Konstitusional atas Pekerjaan dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Abstract

Abstrak

Indonesia termasuk negara yang menghadapi masalah besar dalam beradaptasi terhadap  AI.  Sebagai  sebuah  kecerdasan  yang  ditanamkan  pada  perangkat  lunak, penguasaan  AI  tidak  terlepas dari  penguasaan  teknologi  itu sendiri. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk menyusun kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Kerangka hukum yang ada perlu diperbarui untuk mencakup aspek-aspek baru yang muncul akibat perubahan teknologi yang disruptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen untuk mengkaji peraturan, prinsip, dan doktrin hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan Historis (Historical Approach). Dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan AI belum diatur secara spesifik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya  mengatur  kejahatan  konvensional  berbasis  elektronik  seperti  hacking, penipuan  daring, dan  penyebaran  konten  ilegal.  UU  ITE  tidak  secara  eksplisit mencantumkan AI sebagai entitas yang dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Konstitusional, Pekerjaan, Hukum Tata Negara.

Abstrack

Indonesia is one of the countries facing significant challenges in adapting to Artificial Intelligence. As intelligence embedded in software, mastery of AI is inseparable from mastery of the technology itself. To address these challenges, it is crucial for the government and legal institutions to develop flexible and responsive policies to technological developments. The existing legal framework needs to be updated to encompass new aspects emerging from disruptive technological change. This type of research is normative legal research, which uses a statutory approach and document analysis to examine legal regulations, principles, and doctrines. This research approach utilizes a Statutory Approach, a Conceptual Approach, and a Historical Approach. In Indonesian positive law, the misuse of AI is not specifically regulated. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions only regulates conventional electronic-based crimes such as hacking, online fraud, and the distribution of illegal content. The Electronic Information and Transactions Law does not explicitly list AI as an entity capable of giving rise to legal consequences, complicating the law enforcement process for AI misuse.

Keywords: Artificial Intelligence, Constitutional Rights, Employment, Constitutional Law.