Integrasi Brida Ke Dalam Bappeda: Tinjauan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro
Abstract
Artikel ini mengkaji integrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dari perspektif hukum tata negara. Fokus kajian terletak pada landasan hukum pengintegrasian BRIDA ke BAPPEDA dan pengaruh integrasi ini terhadap efektivitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Kabupaaten Bojonegoro. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dan mengunakan metode analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi BRIDA ke dalam BAPPEDA memberikan sinkronisasi yang lebih baik antara riset dan perencanaan pembangunan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong inovasi berbasis iptek dalam kebijakan pembangunan daerah. Di samping itu, integrasi ini juga memperkuat konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan kerjasama lintas sektor untuk memaksimalkan potensi riset daerah dalam mendukung pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
References
Adiningsih, S. (2021). Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Inovasi Berbasis Iptek. Gadjah Mada University Press.
Ahmad. Fauzi, B. J. (2013). PERSPEKTIF PERAN DAN KEDUDUKAN BAPPEDA.
Anwar, . Dewi Fortuna. (2020). Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan Daerah. LIPI Press.
Anwar, D. F. (2022). Evidence-Based Policy dalam Pembangunan Daerah. LIPI Press.
Ari Billah, B. (n.d.). Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro(Studi Kasus Pada Proses Perencanaan Proyek Pembangunan Taman Rajekwesi).
Huda, N. (2020). Efisiensi Birokrasi dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Gadjah Mada University Press.
(LIPI), L. I. P. I. (n.d.). Kapasitas Inovasi Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan.
mendagri. (2021). Laporan Kebijakan Integrasi Riset dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah di Indonesia (1st ed.). (2021). BPPT Press.
Permendagri-no-7-tahun-2023.
Perpres Nomor 78 Tahun 2023.
PP Nomor 18 Tahun 2016.
Roos, G., Pike, S., & Kalliokoski, P. (2012). The Increasing Importance of Research and Technology Organisations in Global Innovation Systems.
Saksono, H. (2021). BRIDA: Urgensi Pembentukan dan Posisi Strategisnya Sebagai Solusi Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (n.d.).
UU Nomor 23 Tahun 2014.