TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2 TENTANG PENGALIHAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN

PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KABUPATEN BOJONEGORO

  • Ichwal Subagjo, SH., SP., M.Si Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Keywords: Pajak, Surat Keterangan Bebas PPh Final, Pengalihan Hak Atas Tanah

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Tata cara pengajuan SKB adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan syarat: Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah
terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas, Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas, Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang
Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya, Permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Pertimbangan SKB Pemotongan dan Pemungutan PPh tersebut diberikan
kepada: Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, yaitu dalam
hal Wajib Pajak baru berdiri dan masih dalam tahap belum berproduksi, Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau Wajib Pajak yang mengalami peristiwa yang berada di luar kemampuan (force najeur), Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak
Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih
dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak, Wajib Pajak yang dapat
membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutan dan Wajib Pajak yang atas penghasilannya
hanya dikenakan pajak bersifat final.

References

Ariekunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi VI, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

Hadisoeprapto Hartono,Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2007.

Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2009.

Kurniawan Budi Raharjo,Pengertian tentang Perpajakan https://kurniawanbudi04.wordpress.Com/2013/05/20/pengertian-dasarperpajakan-makalahsederhana-perpajakan. http://idtesis/metode-penelitianhukum-empiris-dannormatif.

Ishmi, Pengertian Pajak, http://ismaismi.com/pengertianpajak.html

http://solikhaton.blogspot.com/2014/01/contoh-makalahhukum-pajak.html

http://isma-ismi.com/pengertianpajak.html

Nur Indrawan, makalah dasardasar hukum perpajakan di Indonesia, http://nurindrawan.blogspot.com/2013/04/makalah-dasar-dasar-hukumperpajakan-di.html

Dhisa Rindika, Penggolongan Pajak,http://dhisarindika.blogspot.com/2011/05/penggolongan-pajak.html

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/Pj/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, http://kanwiljogja.pajak.go. id/profil.php
Published
2020-01-31